• PENJELASAN LAMBANG
    ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

    Lambang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) adalah sebagai berikut:

    1.    Lambang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) berbentuk Cakra, dilengkapi dengan gambar Kepulauan Nusantara Indonesia, dua buah lingkaran, dua bintang, delapan daun pelepah cakra yang memuat ujung senjata Trisula, dan senjata Tombak huruf "ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA" berjumlah keseluruhannya 18.

     

    2.    Makna dari arti yang terkandung dalam Lambang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) adalah:

     

    a.    Senjata Cakra adalah senjata pamungkas yang mampu menghancurkan segala tindakan dan sifat angkara murka, selalu membela kebenaran dan keadilan, senantiasa berputar dan bergerak dinamis dalam menjalankan tugas serta kewajibannya.

     

    b.    Daun pelepah Cakra berlekuk 5 (lima), berarti bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

     

    c.     2 (dua) Bintang dan 5 (lima) lekukan daun pelepah Cakra serta 3 (tiga) ujung Trisula berarti kelahiran Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, tanggal 28.

     

    d.    6 (enam) jenis Unsur yang terlukis pada Lambang berarti kelahiran Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, pada bulan ke enam.

     

    e.    Trisula mengandung arti bahwa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dalam menjalankan langkah dan geraknya selalu berpedoman kepada Tri DharmaAMPI; Pembaharuan, Kekaryaan dan Kerakyatan Yang Manusiawi.

     

    f.      Daun pelepah Cakra dengan satu ujung Tombak/satu urat nadi melambangkan ARAH, sedang daun pelepah Cakra dengan 3 (tiga) ujung senjata/urat nadi (Trisula) melambangkan ajaran prinsip kehidupan manusia di Dunia:

     

     

     

     

    ASAH, ASIH, dan ASUH

     

    ARAH     :      Dalam Perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan            Indonesia (AMPI) mempunyai ruang lingkup Cakrawala   yang luas dan arah yang jelas;

     

    ASAH     :      Dalam menjalankan roda organisasi, sesama pengurus, pengurus dan anggota harus tersirat sifat saling isi mengisi, saling tukar pendapat, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat;

     

    ASIH       :      Rasa kasih sayang, rasa hormat menghormati, dengan rasa perikemanusiaan yang mendalam merupakan sifat dari seluruh warga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia;

     

    ASUH     :      Sifat saling mengingatkan, terjalinnya kerjasama yang baik dengan penuh pengertian diantara sesame warga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dengan Pimpinan yang bersifat “Pengasuh”.

     

    3.    Makna dari warna Lambang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia adalah sebagai berikut :

     

    a.    Warna Putih untuk Senjata Cakra :

     

    Mengandung arti suci.

     

    Di dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia selalu dilandasi oleh hati yang suci dan berjuang tanpa mengharapkan imbalan jasa atau tanpa pamrih.

     

    b.   Warna Dasar Kuning :

     

    Mengandung arti agung, selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Landasan Perjuangan Angkata Muda Pembaharuan Indonesia.

     

    c.   Warna Merah pada huruf Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia :

     

    Mengandung arti berani dan bertanggung jawab serta bersemangat baja.

     

    d.  Warna Hitam untuk Kepulauan Nusantara :

     

    Kemantapan, keteguhan dan kekekalan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersikap mantap, menjaga kekekalan dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dasar Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.

     

    4.  Lambang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia yang dipergunakan/dipakai adalah :

     

    Panji dan Bendera, Lencana dan Badge, Baret dan Topi Lapangan, Jaket dan Pakaian Seragam, Papan Nama, Stempel, Kertas Kop, Amplop serta Piagam, Vandel dan Plakat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

  • KEBULATAN TEKAD
    ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

     

    Bahwa Proklamsi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dicetuskan Rakyat Indonesia merupakan puncak perjuangan pergerakan Nasional dan titik awal upaya untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

     

    Bahwa Pemuda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia tetap manunggal dalam sejarah pergerakan, perjuangan dan kelangsungan hidup Bangsanya; bahkan berkat cita-cita, semangat dan dinamika yang berkobar-kobar, Pemuda senantiasa tampil digaris depan sebagai pelopor perjuangan dalam mengibarkan janji-janji kemerdekaan, kebenaran dan keadilan.

     

    Bahwa Pembangunan Nasional disegala bidang kehidupan yang dilaksanankan sejak Orde Baru, merupakan upaya dan karya nyata untuk mewujudkan cita-cita serta mengisi kemerdekaan. Pemuda sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat, bertanggung jawab ikut serta dan memperjuangkan pembaharuan, pembangunan, keadilan dan kebenaran melalui pengabdian kekaryaan yang didasarkan atas jenis kerja dan – atau lingkungan kerja dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan ketajaman akal serta keseimbangan antara kehidupan rohaniah dan jasmaniah.

     

    Dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sadar sepenuhnya akan tanggung jawab serta fungsi Pemuda dan panggilan sejarah, maka kami Pemuda Indonesia yang berasal dari beraneka ragam suku bangasa, lingkungan budaya dan social maupun agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyatakan kebulatan tekad untuk bersatu padu dalam pemikiran, sikap dan gerak langkah di dalam mengemban tugas demi kejayaan Bangsa dan Negara.

     

    Kebutuhan tekad ini merupakan bukti nyata dari keinginan kami untuk membentuk satu wadah Angkatan Muda yang berorientasi pada kekaryaan, sebagai jawaban atas tantangan dan panggilan sejarah masa kini demi masa depan yang lebih baik.

     

    Maka, atas berkat rakhmat Tuhan Yang Masa Esa dengan ini kami menyatakan diri dan berhimpun dalam wadah yang secara resmi kami nyatakan berdir, yaitu: ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA.

     

                                                                      Pandaan, 28 Juni 1978

  • LANDASAN PERJUANGAN
    ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

     

    PENDAHULUAN

     

    Landasan Perjuangan AMPI ini adalah dasar-dasar pandangan yang bersifat filosofis dan empiris dari AMPI di dalam menghayati hakikat Keberadaan dirinya ditengah-tengah realitas kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Karenanya Landasan Perjuangan AMPI ini merupakan pedoman mendasar bagi AMPI di dalam mewujudkan cita-cita Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

     

    Sebagai perwujudan dari pemikiran yang mendasar mengenai keberadaan dan Pedoman Perjuangan AMPI maka “LANDASAN PERJUANGAN” ini memuat hal-hal yang menyangkut masalah motivasi Keberadaan AMPI, hakekat Keberadaan AMPI dan strategi Perkembagan AMPI.

     

    MOTIVASI KEBERADAAN AMPI

     

    Sejak awal kebangkitan Orde Baru, makin terasa kebutuhan akan adanya suatu kekuatan sosial politik yang kuat dan dominan serta efektif untuk melaksanakan pembaharuan dan  pembangunan berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, halmana tidak memperoleh dukungan kondisi di dalam system politik pada masa sebelumnya.

     

    Kekuatan politik semacam itu haruslah cukup kuat dan efektif serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang sehingga efektif pula untuk menunjang adanya stabilitas politik yang dinamis sebagai prasyarat bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan yang mantap.

     

    Di dalam kerangka dan konfigurasi politik di Indonesia seperti itulah Golongan Karya tampak sebagai alternatif dengan membawa suatu orientasi baru yang menjelma di dalam pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan dalam memecahkan problem bangsa disegala aspek kehidupan.

     

    Dalam beberapa kali Pemilihan Umum dimasa Orde Baru Golongan Karya telah berhasil memperoleh kepercayaan rakyat untuk memegang peranan yang dominan dalam kehidupan Bangsa dan Negara.

     

    Peranan yang dominan itu perlu dan harus dipertahankan sehingga Golongan Karya cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk merealisasikan cita-cita dan programnya. Misi untuk mengisi dan mempertahankan peranan yang dominan Golongan Karya itu menyebabkan peranan kekuatan generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan yaitu generasi muda yang menyalurkan aspirasi politik melalui Golongan Karya, sekaligus sebagai pewaris cita-cita perjuangan Golongan Karya menjadi sangat penting untuk ditumbuhkan, dibina dan diperkembangkan.

     

    Sejak awal kebangkitan Orde Baru secara nyata terdapat adanya keragaman pertumbuhan, pembinaan dan perkembagan generasi muda yang berorientasi kepada Kekaryaan atau tegasnya generasi muda Golongan Karya baik dalam bentuk maupun modus operasionalnya, sehingga generasi muda dalam tubuh Golongan Karya belum menampakan secara nyata solidaritas serta kekuatan pokok dalam mendukung perjuangan Golongan Karya pada umumnya serta menumbuhkan persamaan dan persatuan yang mendasar dalam visi persepsi serta sikap-sikap politik dalam dirinya. Dapat dilihat kenyataan dimasa-masa lalu bahwa meskipun berbagai organisasi pemuda menyatakan diri dan memberikan pengakuan bernaung di bawah Golongan Karya akan tetapi masih jelas kelihatan faksi-faksi struktural berdasarkan sumber asalnya masing-masing, sehingga kurang memungkinkan adanya pembinaan yang terpadu dan sistematis.

     

    Sebelum terbentuknya AMPI keorganisasi Golongan Karya melakukan pembinaan/pengembangan generasi muda dalam bentuk operasional tidak langsung, sebagai konsekwensi logis dari system Keanggotaan “masa mengambang” yang dianut oleh Golongan Karya. Dengan demikian, berkembanglah Organisasi-organisasi Kepemudaan  Golongan Karya yang mengambil sumber penggugah jiwa perjuangan nasionalnya pada kebangsaan Daerah seperti: Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Angkatan Muda Brawijaya (AMUBRA), Angkatan Muda Diponegoro (AMD), Angkatan Muda Sriwijaya (AMSRI) dan sebagainya, sedangkan Unsur-unsur Organisasi Kepemudaan yang lain bersumber dari Kino-Kino seperti :

     

    Generasi Muda SOKSI, Generasi Muda MKGR, Generasi Muda KOSGORO, Eksponen Angkatan 66 dan lain-lain terkadang menimbulkan kurangnya keterpaduan pemikiran, program serta komunikasi antara organisasi-organisasi tersebut tadi.

    Kondisi semacam ini pada gilirannya akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembinaan dan keterpaduan peranan generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar sebagai generasi pewaris dan penerus perjuangan Golongan Karya.

     

    Kennyataan-kenyataan seperti di atas menyebabkan tumbuhnya kesadaran dan pemikiran baru dikalangan Golongan Karya  khususnya generasi mudanya, bahwa generasi muda yang menyalurkan aspirasi politik melalui Golongan Karya perlu menumbuhkan dan mengembangkan “kebersamaan dan kekuatan” yang lebih kukuh berdasarkan persamaan-persamaan yang mendasar dalam visi, persepsi, sikap serta program-program perjuangannya, sehingga generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan itu akan mempunyai peranan yang berarti dan strategis sesuai dengan aspirasi politiknya dalam gerak perjuangan Golongan Karya khususnya Bangsa dan Negara pada umumnya.

     

    Untuk itu maka perlu diwujudkan suatu wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan itu terutama dalam aspek social/politiknya. Wadah itu harus pula mampu menambahkan dan mengembangkan kepeloporan generasi muda berorientasi Karya dan Kekaryaan dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan, serta menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan berkepribdian dalam menyongsong tugas-tugas yang akan dipikulnya dalam rangka regenerasi.

     

    Sadar akan kepentingan tersebut, maka melalui suatu proses pendekatan dan komunikasi antar generasi muda yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, maka tanggal 28 Juni  1978 di Pandaan, Jawa Timur , atau dasar kesepakatan bersama segenenap generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan, yang sadar akan tuntutan dan kebutuhan perjuangan dewasa ini maupun masa depan , melalui kebulatan tekad yang terkenal dengan “KEBULATAN TEKAD PANDAAN” berdirilah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dengan tujuan idealnya yakni turut serta memperjuangkan pembaharuan, pembangunan, keadilan dan kebenaran melalui pengabdian Kekaryaan yang didasarkan atas jenis kerja dan atau lingkungan kerja, dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, ketajaman akal serta keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani.

     

    Wadah inilah yang dilahirkan secara sadar okleh segenap generasi muda yang berorientasi kepada Karya dan Kekaryaan sebagai wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi keterpaduan perjuangan yang akan diberi fungsi serta peranan secara keseluruhan , khususnya peranan social politiknya.

     

    Kelahiran AMPI pada waktu itu merupakan hasil kesadaran dan kemauan politik bersama dari segenap generasi muda Golongan Karya sebagai wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi perjuangan pembaharuan dan pembangunan.

     

    Perkembangan AMPI sejak kelahirannya hingga sekarang telah melalui tahapan-tahapan sesuai perkembangan sosio kultural maupun perkembangan politik dan perkembangan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut adalah merupakan keharusan karena AMPI sebagai Organisasi Kepemudaan mempunyai tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya.

     

    Sejalan dengan upaya penataan kehidupan social politik dan kemasyarakatan terutama dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1985 dan UU No. 8 Tahun 1985, maka AMPI menegaskan kembali Motivasi Keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan dalam rangka menciptakan kader bangsa dan pembinaan peranan social politik anggotanya

     

     

    HAKIKAT KEBERADAAN AMPI

     

    1.  AMPI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Kepemudaan yang secara organisatoris tidak menjadi anggota dan tidak mempunyai kaitan structural dengan salah satu organisasi kekuatan sosial politik. Namun demikian dari kenyataan Motivasi Keberadaan AMPI dan perkembagan AMPI dimasa depan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik anggotanya harus tetap hadir dalam hubungan yang bersifat khusus dengan Golongan Karya, yaitu tetap terpeliharanya hubungan aspiratif, historis dan program.

     

    2.  AMPI merupakan wadah pembinaan, komunikasi, pemersatu generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan yang senantiasa berupaya mengembangkan kebersamaan dan mengaktualisasikan potensi generasi muda menjadi suatu daya kekuatan juang yang efektif dalam melaksanankan pembaharuan dan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas, maka AMPI adalah merupakan wadah utama dalam pembinaan peranan sosial politik kepemudaan yang berjuang atas dasar Karya dan Kekaryaan.

     

     

    3.   Sesuai dengan namanya yaitu ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN  INDONESIA, maka PEMBAHARUAN dalah cita, citra dan ciri spesifikasi AMPI baik dalam pemikiran, sikap dan tindakan-tindakannya.

     

    4.  PEMBAHARUAN merupakan upaya dalam proses perkembagan atau dinamika sosial berupa :

    -    Memperkokoh dan mengembangkan hal-hal dan nilai-nilai positif yang teruji manfaatnya  agar dapat relevan dengan tuntutan dan kebutuhan perkembagan atau dinamika masyarakat.

    -    Menumbuhkan dan mengembangkan hal-hal, nilai-nilai baru yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perkembangan atau dinamika sosial.

     

    Dengan pengertian Pembaharuan seperti itu, maka AMPI menyadari bahwa tidak semua hal atau nilai lama adalah negatif dan tidak pula semua hal atau nilai baru adalah positif.

     

    Demikian pula maka tidak semua hal dan nilai yang ada/ lama relevan dan bermanfaat buat perkembangan masyarakat, dan tidak pula semua hal yang baru menguntungkan bagi prospek kemajuan bangsa. Yang menjadi ukuran baik tidaknya suatu hal atau nilai apakah itu lama atau baru adalah kepentingan Nasional, kepentingan dalam presfektif dinamika sosial dengan ciri-ciri dan tunutan-tuntutan yang spesifik.

     

     

    5.  Pembaharuan adalah tuntutan dan kebutuhan obyektif dari pada suatu bangsa yang ingin maju terus dalam semua aspek kehidupannya, dan mampu untuk menghadapi dan mengadakan penyesuaian diri dengan tuntutan dan kebutuhan dari perkembangan atau gerak maju itu sendiri.

     

    6.   DASAR dan SUMBER aspirasi Pembaharuan yang diperjuangkan oleh AMPI adalah PANCASILA dan UUD 1945 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

     

    7.  SEMANGAT DAN SIFAT perjuangan Pembaharuan AMPI adalah semangat dan sifat Kerakyatan, yang berarti Pembaharuan seperti diinginkan dan dibutuhkan rakyat, diperjuangkan bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

     

    Dengan demikian, maka AMPI harus selalu hadir ditengah-tengah rakyat menyatukan diri dengan kepentingan-kepentingan rakyat, peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat dan mengabdikan perjuangan demi kesejahterahan rakyat banyak.

     

    8.  TUJUAN Pembaharuan yang diperjuangkan AMPI adalah agar kelestarian Bangsa dan Negara Indonesia dapat dipertahankan dan agar Bangsa dan Negara Indonesia mampu terus berkembangan maju mencapai cita- cita luhurnya.

     

    9.  Perjuangan Pembaharuan dilaksanakan dalam kerangka perjuangan Karya dan Kekaryaan, yang mengutamakan kerja keras dan prestasi pengabdian serta berkepribadian dalam pengadilan kepada Bangsa dan Negara.

     

    10.  Sebagai organisasi yang bercita Pembaharuan, maka dalam dirinya sendiri maupun dalam aktivitas sosialnya, AMPI harus dapat menampilkan citra Pembaharuan dan kepribadian sebagai Pembaharu.

     

    Citra Pembaharuan yang ditampilkan AMPI mempengaruhi seberapa jauh akan memperoleh kepercayaan sebagai “AGEN PEMBAHARUAN” yang bernilai dan berharga.

     

    11. Guna mampu mengemban misi Pembaharuan itu, maka AMPI harus memiliki kader-kader dengan ciri-ciri :

    -    Memiliki idealism sebagai motivasi yang kuat untuk berjuang.

    -    Memiliki kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan cita-cita Pembaharuan.

    -    Memiliki stamina/daya tahan juang, karena setiap perjuangan Pembaharuan selalu menghadapi tantangan-tantangan.

    -    Memiliki moral, budi pekerti luhur, demokratis, wawasan kebangsaan, bernegara dan bermasyarakat serta memiliki ciri-ciri berproduktif dan kreatif guna menunjang dinamika pembangunan.

    -    Memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya meningkatkan kualitas diri dalam berorganisasi disertai komitmen kerakyatan dan keikhlasan untuk berkarya.

     

     

     

     

    12.  Dalam memperjuangkan cita-citanya, maka AMPI memiliki program-program dengan ciri khas, yakni :

     

    -    Bercita dan bercitra PEMBAHARUAN YANG BERSIFAT KERAKYATAN YANG MANUSIAWI.

     

    -    Mengutamakan kerja keras dan prestasi yang merupakan karya-karya nyata yang dapat dinikmati masyarakat banyak.

  • ANGGARAN DASAR
    ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

     

    P E M B U K A A N

     

    BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, YANG DICETUSKAN RAKYAT INDONESIA MERUPAKAN PUNCAK PERJUANGAN PERGERAKAN NASIONAL DAN TITIK AWAL UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN, YAITU MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA SERTA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN.

     

    BAHWA PEMUDA INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI BANGSA INDONESIA TETAP MANUNGGAL DALAM SEJARAH PERGERAKAN, PERJUANGAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA, SERTA BERKAT CITA-CITA, SEMANGAT DAN DINAMIKA YANG BERKOBAR-KOBAR, PEMUDA INDONESIA SENANTIASA TAMPIL DI GARIS DEPAN SEBAGAI PELOPOR PERJUANGAN DALAM MENGIBARKAN PANJI-PANJI KEMERDEKAAN DAN KEADILAN.

     

    BAHWA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DILAKSANAKAN SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI SAAT INI, MENGALAMI BERBAGAI PERUBAHAN DI SEGALA BIDANG MERUPAKAN UPAYA DAN KARYA NYATA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA NASIONAL.

     

    BAHWA PEMUDA SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB UNTUK IKUT BERPERAN SERTA SECARA BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMPERJUANGKAN PEMBAHARUAN, PEMBANGUNAN, KEADILAN DAN KEBENARAN MELALUI KARYA DAN KEKARYAAN SECARA NYATA DISEGALA SENDI KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA.

     

    BAHWA UNTUK MEMENUHI PANGGILAN PERJUANGAN, MAKA PEMUDA YANG BERORIENTASI KARYA DAN KEKARYAAN BERHIMPUN DALAM SATU WADAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MANDIRI MEMILIKI CITA, CITRA DAN WATAK PEMBAHARUAN, KEKARYAAN DAN KERAKYATAN YANG MANUSIAWI DENGAN DILANDASI OLEH "KEBULATAN TEKAD PANDAAN" DAN KESADARAN YANG MENDALAM AKAN TUGAS TANGGUNG JAWAB SERTA PANGGILAN PERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA DENGAN INI MENYUSUN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SEBAGAI BERIKUT :

     

     

    BAB I

    NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

     

    Pasal 1

     

    1.  Nama organisasi ini adalah; Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia disingkat dengan nama AMPI.

     

    2.  AMPI didirikan pada hari Sabtu, 28 Juni 1978 di Pandaan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

     

    3.  Pimpinan Pusat AMPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     

    BAB II

    ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

     

    Pasal 2

    A S A S

     

    AMPI berasaskan PANCASILA.

     

    Pasal 3

    T U J U A N

     

    AMPI, bertujuan :

    Membentuk kader-kader bangsa pelopor pembaharuan dan pembangunan yang berorientasi karya dan kekaryaan, serta memiliki jiwa dan semangat patriotisme untuk mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

     

    Pasal 4

    S I F A T

     

    AMPI merupakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang berorientasi Karya dan Kekaryaan.

     

     

     

     

     

     

     

    BAB III

    JIWA, LANDASAN PERJUANGAN DAN ATRIBUT ORGANISASI

     

    Pasal 5

    J I W A

     

    (1).  AMPI memiliki "Kebulatan Tekad Pandaan", sebagai jiwa dan semangat perjuangan yang merupakan sumber motivasi gerak langkah organisasi.

     

    (2).  "Kebulatan Tekad Pandaan", merupakan dokumen historis berdirinya AMPI dan karenanya tidak dapat diubah.

     

    Pasal 6

    LANDASAN PERJUANGAN

     

    (1).    AMPI memiliki Landasan Perjuangan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita organisasi.

     

    (2)     Landasan Perjuangan dan Atribut AMPI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.

     

    (3).    AMPI memiliki watak dan kepribadian yang mandiri, sebagaimana dirumuskan dalam Kemandirian AMPI.

     

    Pasal 7

    ATRIBUT ORGANISASI

     

    AMPI memiliki Atribut, yang terdiri dari :

    (1).     Panji-panji / Lambang.

    (2).     Hymne dan Mars.

    (3).     Lencana, Badge, Jaket, Baret, Topi, Seragam dan benda lainnya yang menunjukkan identitas AMPI.

     

    BAB IV

    FUNGSI DAN TUGAS POKOK

     

    Pasal 8

    F U N G S I

     

    1.  AMPI mempersatukan pikiran dan tindakan pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan dalam kesatuan tekad, untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan melalui program karya dan kekaryaan.

     

    2.  AMPI merupakan sumber utama wadah rekruitmen kader didalam pembinaan peran sosial politik pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan.

     

    3.  AMPI merupakan wadah utama dalam menyatukan gerak langkah dan memperjuangkan aspirasi pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaan.

     

    Pasal 9

    TUGAS POKOK

     

    Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3, AMPI memiliki tugas pokok :

     

    1.  Ikut menciptakan, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang dinamis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu syarat terlaksananya kemajuan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

     

    2.  Menggerakkan, mendorong dan mempersatukan potensi pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan sesuai dengan Tri Dharma AMPI, yakni ; Pembaharuan, Kekaryaan dan Kerakyatan Yang Manusiawi.

     

    3.  Melaksanakan program perjuangan organisasi dan menyalurkan aspirasi sosial politik anggota, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 

     

     

    BAB V

    KEANGGOTAAN DAN KADER

     

    Pasal 10

     

    (1).     Anggota AMPI, adalah pemuda Warga Negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

     

    (2).  Kader AMPI, adalah anggota AMPI yang merupakan tenaga inti penggerak organisasi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

     

     

     

     

     

     

    BAB VI

    KEDAULATAN DAN PERMUSYAWARATAN

     

    Pasal 11

    K E D A U L A T A N

     

    Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

     

    Pasal 12

    MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

     

    (1)       Musyawarah dan Rapat-Rapat, terdiri dari :

    a.     Musyawarah Nasional (MUNAS);

    b.     Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);

    c.     Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS);

    d.     Musyawarah Daerah (MUSDA);

    e.     Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);

    f.       Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);

    g.     Musyawarah Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Musyawarah Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat  serta Kelompok Karya (Musyawarah POKKAR).

    h.     Rapat Pleno dan Rapat Harian Dewan Pimpinan.

     

    (2)        Pengaturan lebih lanjut mengenai Musyawarah dan Rapat – Rapat dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

     

    BAB VII

    QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     

    Pasal 13

     

    (1).     Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan.

     

    (2).     Quorum khusus untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga :

     

    a.            Musyawarah Nasional yang diadakan untuk merubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan;

     

    b.            Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dalam Musyawarah Nasional, harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan yang hadir. 

     

    (3).   Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai atau tidak dimungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

     

    BAB VIII

    SUSUNAN ORGANISASI, MASA BAKTI, DEWAN PENASEHAT,

    WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

     

    Pasal 14

    SUSUNAN ORGANISASI

     

    AMPI merupakan kesatuan organisasi yang bersifat nasional dan disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi, sebagai berikut :

     

    a.     Dewan Pimpinan Pusat

     

    Dewan Pimpinan Pusat dengan ruang lingkup kewenangan nasional berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     

    b.    Dewan Pimpinan Daerah Propinsi

     

    Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dengan ruang lingkup kewenangan Propinsi, berkedudukan di Ibukota Propinsi.

     

    c.     Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

     

    Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan ruang lingkup kewenangan Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.

        

    d.    Pimpinan Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat

     

    Pimpinan Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dengan ruang lingkup kewenangan Kecamatan dan / atau sederajat berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan / atau sederajat.

     

     

     

     

     

    e.     Pimpinan Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat

     

    -       Pimpinan Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat dengan ruang lingkup kewenangan Desa / Kelurahan atau sederajat, berkedudukan di Desa / Kelurahan atau sederajat.

     

    -       Pimpinan Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat dapat membentuk Kelompok Karya (POKKAR), sebagai unit organisasi terdepan dengan ruang lingkup kewenangan melaksanakan bidang / jenis kegiatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

     

    Pasal 15

    MASA BAKTI

     

    Masa Bakti kesatuan organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah selama 5 (lima) Tahun.

     

    Pasal 16

    DEWAN PENASEHAT

     

    1.     AMPI memiliki Dewan Penasehat pada jenjang organisasi semua tingkatan.

     

    2.     Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan serta berfungsi, memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

     

    3.     Ketua Dewan Penasehat ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Propinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Rayon tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dan Musyawarah Sub Rayon tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.

     

    4.     Dewan Penasehat tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan koordinasi.

     

    BAB IX

    WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN

     

    Pasal 17

    WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT

     

    (1).     Dewan Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif.

     

     

    (2).     Dewan Pimpinan Pusat, berwenang :

     

    a.    Menetapkan kebijakan dan / atau Peraturan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional.

     

    b.    Membentuk lembaga / badan-badan yang dianggap perlu, dalam rangka pelaksanaan program.

     

    c.    Melaksanakan pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Pusat, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPP dan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

     

    d.    Mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.

     

    (3).     Bersama-sama Ketua Dewan Penasehat menyusun struktur dan personalia Dewan Penasehat DPP AMPI.

     

    Pasal 18

    WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI

     

    (1).     Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, merupakan badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.

     

    (2).     Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, berwenang :

     

    a.         Menetapkan kebijaksanaan organisasi di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Propinsi dan Rapat Kerja Daerah Propinsi;

     

    b.         Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPD Propinsi dan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi,

    .     

    c.         Mengesahkan dan melantik susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;

     

    (3).     Bersama-sama Ketua Dewan Penasehat menyusun struktur dan personalia Dewan Penasehat AMPI Daerah Propinsi.

     

    Pasal 19

    WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

     

    (1).     Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, merupakan badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.

     

    (2).     Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berwenang :

     

    a.              Menetapkan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota, serta Rapat Kerja Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota;

     

    b.              Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPD Kabupaten / Kota dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

     

    c.              Mengesahkan dan melantik susunan personalia Pimpinan Rayon tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dan Pimpinan Sub Rayon tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat.

     

    (3).     Bersama-sama Ketua Dewan Penasehat menyusun struktur dan personalia Dewan Penasehat AMPI Kabupaten / Kota.

     

    Pasal 20

    KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN

     

    (1).     Dewan Pimpinan Pusat, berkewajiban :

     

    a.     Melaksanakan segala keputusan, ketentuan dam kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Pimpinan Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Peraturan-Peraturan Organisasi, lainnya.

     

    b.     Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional;

     

    c.     Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.

     

    (2).    Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, berkewajiban :

     

    a.     Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Daerah Propinsi dan Rapat Kerja Daerah Propinsi;

     

    b.     Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Propinsi.

     

    c.     Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.

     

     

    (3).    Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berkewajiban :

     

    a.     Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota dan Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota;

     

    b.     Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.

     

    c.     Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.

     

     

    Pasal 21

     

    Pengaturan wewenang dan kewajiban Pimpinan Rayon tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Pimpunan Sub Rayon tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Kelompok Karya (POKKAR) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan Organisasi.

     

     

     

    Pasal 22

     

    Pelaksanaan wewenang dan kewajiban Pimpinan pada setiap jenjang organisasi, diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Tata Kerja Kepengurusan sebagai Peraturan Organisasi.

     

     

    BAB X

    HUBUNGAN DENGAN PARTAI POLITIK DAN

    ORGANISASI KEMASYARAKATAN

     

    Pasal 23

     

    (1).      a.     AMPI secara yuridis tidak terkait dengan partai politik, tetapi memiliki hubungan historis dengan Golongan Karya.

     

    b.     AMPI menyalurkan aspirasi politik anggotanya kepada Partai Golongan Karya.

     

    (2).     AMPI menjalin hubungan kerjasama yang bersifat terbuka dengan unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan nasional.

     

    (3).  AMPI mempunyai hubungan organisasi yang bersifat khusus dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

     

    (4).     AMPI memelihara hubungan aspiratif dan hubungan historis dengan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaan melalui pelaksanaan program kerja, pengkaderan dan keanggotaan.

     

    BAB XI

    K E U A N G A N

     

    Pasal 24

     

    Keuangan organisasi diperoleh dari :

    a.         Iuran Anggota;

    b.         Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;

    c.         Usaha-usaha lain yang sah.

     

    BAB XII

    PEMBUBARAN ORGANISASI

     

    Pasal 25

     

    (1).     Pembubaran AMPI, hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dengan quorum sebagaimana yang disebut dalam BAB VII Pasal 13.

     

    (2).     Dalam hal organisasi ini dibubarkan, kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh Musyawarah Nasional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

     

    BAB XIII

    PERALIHAN DAN PENUTUP

     

    Pasal 26

     

    (1).     Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

     

    (2).     Anggaran Dasar Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

     

                                                    DITETAPKAN DI    :  KOTA BEKASI , JABAR

                                                    PADA TANGGAL   :            22 Januari 2010                   

     

    MUSYAWARAH NASIONAL VII

    ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

     

    PIMPINAN MUNAS,

     

     

    SONNY W. MANALU                                                                       ERNI YUSNITA T

              K e t u a                                                                               Sekretaris

     

     

     

    MEULILA OSMAN                ARBAIN SEMENDAWAI         M. TAUFIK NARAHAUBUN

            Anggota                                         Anggota                                       Anggota

  • ANGGARAN RUMAH TANGGA
    ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

     

    BAB I

    K E A N G G O T A A N

     

    Pasal 1

    REKRUITMEN ANGGOTA

     

    (1).     Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota AMPI, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

     

    a.     Telah berumur 16 (enam belas) tahun.

    b.     Menerima dan menyetujui Kebulatan Tekad, Landasan Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;

    c.     Menyatakan diri untuk menjadi anggota AMPI melalui perangkat organisasi terdekat;

    d.     Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi;

    e.     Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;

    f.       Pengurus dan anggota (eksponen) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan pada setiap tingkatan dapat diterima secara langsung menjadi anggota AMPI yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

    g.     Pengurus dan anggota Partai GOLKAR pada setiap tingkatan dapat diterima secara langsung menjadi anggota AMPI yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

     

    (2).     Tata cara dan klasifikasi penerimaan keanggotaan ditentukan serta diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    Pasal 2

    KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

     

    (1).     Setiap anggota berkewajiban :

     

    a.     Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;

    b.     Menghayati dan mengamalkan Kebulatan Tekad AMPI;

    c.     Memahami dan menghayati Landasan Perjuangan AMPI;

    d.     Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta seluruh Keputusan-keputusan organisasi.

    e.     Memahami dan melaksanakan Tri Dharma AMPI, yaitu : Pembaharuan, Kekaryaan dan Kerakyatan Yang Manusiawi;

    f.       Membina dan meningkatkan program organisasi;

    g.     Membantu Dewan Pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi;

    h.     Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

     

    (2).     Setiap anggota berhak :

     

    a.     Memilih dan dipilih menjadi Pengurus AMPI;

    b.     Hak Bicara;

    c.     Hak Membela Diri;

    d.     Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran kepada Dewan Pimpinan AMPI sesuai dengan tingkatannya;

    e.     Mengikuti kegiatan organisasi;

    f.       Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, penataran dan bimbingan dan kesempatan peningkatan karier di dalam organisasi;

    g.     Hak lainnya akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

     

    Pasal 3

    PEMBERHENTIAN ANGGOTA

     

    (1).     Keanggotaan berhenti, karena :

    a.     Meninggal dunia;

    b.     Dipecat / diberhentikan;

    c.     Atas permintaan sendiri;

     

    (2).     Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian dan pemecatan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    (3).     Tata cara membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    BAB II

    K A D E R

     

    Pasal 4

     

    (1).     Kader AMPI adalah anggota AMPI yang telah diseleksi berdasarkan kriteria, sebagai berikut :

    a.     Mental Ideologi;

    b.     Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela;

    c.     Mandiri dan kontribusi terhadap organisasi;

    d.     Telah lulus mengikuti proses pendidikan dan / atau latihan kader.

     

    (2).     Ketentuan tentang kader dan pengkaderan AMPI diatur dalam Pedoman Perkaderan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia sebagai Peraturan Organisasi.

     

     

     

     

    BAB III

    MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

     

    Pasal 5

     

    (1).   Wewenang Musyawarah Nasional;

    a.        Memegang dan melaksanakan kedaulatan tertinggi organisasi;

    b.        Menetapkan / mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

    c.        Menetapkan / mengubah Program Umum Organisasi;

    d.        Memberhentikan dan / atau memulihkan hak keanggotaan organisasi;

    e.        Menetapkan / menggariskan kebijakan-kebijakan organisasi;

    f.          Menetapkan Ketua Dewan Penasehat;

    g.        Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;

    h.        Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat pada akhir masa jabatan.

     

    (2).     Wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa :

    Mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;

     

    (3).     Wewenang Rapat Pimpinan Nasional:

     

    a.     Forum tertinggi dibawah Musyawarah Nasional, yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat, apabila terdapat hal-hal yang perlu diputuskan / disahkan yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional;

     

    b.     Mengambil Keputusan-Keputusan kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional, sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 5:

     

    (4).      Wewenang Musyawarah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota ;

    a.         Menyusun program Daerah, dalam rangka pelaksanaan hasil MUNAS;

    b.         Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah;

    c.         Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pimpinan Daerah.

    d.         Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah pada akhir masa jabatan;

     

    (5).   Wewenang Rapat Kerja Nasional :

     

    Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan arah / prioritas pelaksanaan program selanjutnya yang sesuai dengan Program Umum organisasi.

     

    (6).   Wewenang Rapat Kerja Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota ;

     

    Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan arah / prioritas pelaksanaan program selanjutnya yang sesuai dengan Program Umum organisasi dan Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional.

     

    (7)       Wewenang Musyawarah Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Musyawarah Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelompok Karya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan Organisasi.

     

    (8)       Wewenang Rapat Pleno dan / atau Rapat Harian untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas organisasi sesuai dengan jenjang kewenangannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

     

    Pasal 6

     

    (1)       Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dan Musyawarah Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat  diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

     

    (2)       Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

     

    (3)       Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun.

     

    Pasal 7

     

    (1)    Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat apabila ;

     

    a.      Kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam;

     

    b.      Atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi;

     

    (2)    Pelaksanaan Musyawarah-Musyawarah Luar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

     

     

     

    Pasal 8

     

    Utusan Musyawarah dan Rapat-Rapat, terdiri dari :

    a.           Peserta;

    b.           Peninjau.

     

    Pasal 9

     

    Musyawarah Nasional dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

     

    1.              Peserta :

    a.     Dewan Pimpinan Pusat;

    b.     Dewan Pimpinan Daerah Propinsi;

     

    2.              Peninjau :

    a.     Unsur Dewan Penasehat DPP;

    b.     Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota:

    c.     Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan.

    d.     Unsur perorangan yang diundang oleh DPP AMPI.

     

    Pasal 10

     

    Musyawarah Nasional Luar Biasa dihadiri oleh Utusan yang sama seperti Musyawarah Nasional yang terdapat pada Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.

     

    Pasal 11

     

    Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

     

    1.      Peserta

    a.     Dewan Pimpinan Pusat;

    b.     Dewan Pimpinan Daerah Propinsi;

     

    2.      Peninjau :

    a.     Unsur Dewan Penasehat DPP;

    b.     Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan.

    c.     Unsur perorangan yang diundang oleh DPP AMPI.

     

     

     

     

     

    Pasal 12

     

    Musyawarah Daerah Propinsi dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

     

    1.           Peserta :

    a.     Dewan Pimpinan Daerah Propinsi;

    b.     Unsur Dewan Pimpinan Pusat;

    c.     Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;

     

    2.           Peninjau :

    a.     Unsur Dewan Penasehat Propinsi;

    b.     Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan;

    c.     Unsur perorangan yang diundang oleh DPD Propinsi.

     

    Pasal 13

     

    (1)    Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, dihadiri oleh Utusan, terdiri dari :

     

    1.     Peserta :

    a.       Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota;

    b.       Unsur Dewan Pimpinan Daerah Propinsi;

    c.       Pimpinan Kecamatan dan / atau sederajat (Pimpinan Rayon)

     

    2.     Peninjau :

    a.       Unsur Dewan Penasehat DPD Kabupaten / Kota;

    b.       Unsur eksponen OKP yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaan.

    c.       Unsur perorangan yang diundang oleh DPD Kabupaten / Kota.

     

    (2)  Utusan Musyawarah Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, dan Musyawarah Sub Rayon di tingkat  Desa / Kelurahan dan / atau sederajat diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    Pasal 14

     

    (1).     Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh utusan yang sama dengan Rapat Pimpinan Nasional, seperti yang disebut dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.

     

    (2).     Rapat Kerja Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota dihadiri oleh utusan yang sama dengan Musyawarah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota, seperti yang disebut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ini.

     

     

     

     

    Pasal 15

     

    Perincian dan jumlah Utusan Musyawarah dan Rapat-Rapat, seperti yang diatur BAB III Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    BAB IV

    HAK BICARA DAN HAK SUARA

     

    Pasal 16

     

    (1).     Hak Bicara dalam forum musyawarah dan rapat-rapat pada dasarnya menjadi hak perorangan yang dimiliki oleh seluruh Utusan baik Peserta maupun Peninjau.

     

    (2).     Hak Suara yang dipergunakan dalam pengambilan Keputusan pada Musyawarah dan Rapat-Rapat hanya dimiliki oleh Peserta.

     

    (3).     Penggunaan lebih lanjut Hak Bicara dan Hak Suara Peserta Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    BAB V

    KEPENGURUSAN

     

    Pasal 17

    SYARAT KEPENGURUSAN

     

    (1).     Pengurus AMPI dipilih dari Anggota.

     

    (2).     Syarat-syarat untuk menjadi pengurus di semua tingkatan organisasi, adalah :

     

    a.     Kader AMPI yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

    b.     Kader AMPI yang telah terbukti mempunyai prestasi, dedikasi, berbudi luhur dan loyalitas yang tinggi terhadap perjuangan Organisasi;

    c.     Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan AMPI sebagai organisasi kepemudaan yang tangguh, tanggap, merakyat dan mengemban Tri Dharna AMPI;

    d.     Mendapat dukungan dan kepercayaan anggota dan masyarakat luas;

    e.     Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja secara aktif dalam kepengurusan;

    f.       Berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

     

    (3).     Syarat Kepengurusan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

     

    Pasal 18

    PEMB